Mataram, 30 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi membantah tuduhan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis langsung oleh Ketua DPD Demokrat NTB, Indra Jaya Usman Putra, tudingan tersebut disebut sebagai “narasi menyesatkan” yang tidak hanya mencemarkan nama baik partai, tetapi juga membahayakan iklim demokrasi nasional.
“Tuduhan itu fitnah keji. Partai Demokrat tidak punya kepentingan apa pun dalam isu ijazah Presiden Jokowi,” tegas Indra dalam pernyataannya.
Partai Biru Diserang, Demokrat NTB Tak Tinggal Diam
Indra menyesalkan penggunaan istilah “partai biru” dalam sejumlah narasi publik yang cenderung mengarah secara tendensius kepada Partai Demokrat. Menurutnya, label tersebut digunakan untuk membangun persepsi negatif dan merusak reputasi partai.
“Ini bentuk serangan karakter yang tidak berdasar. Upaya melemahkan Partai Demokrat bukanlah hal baru. Tahun 2021 kita sudah diguncang oleh KLB ilegal oleh Moeldoko dan kawan-kawan,” tambahnya.
Indra menilai pola serangan terhadap Partai Demokrat terus berulang dalam berbagai bentuk, namun dengan tujuan yang sama: menggembosi kekuatan politik yang selama ini konsisten membela rakyat.
Isu Ijazah: Politisasi Kebohongan?
Lebih jauh, DPD Demokrat NTB menilai tuduhan tersebut sebagai bagian dari agenda terselubung untuk memecah dua figur besar dalam perpolitikan nasional. Hal ini disebut sebagai bentuk politisasi kebohongan yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih kepentingan sempit.
“Ini bukan sekadar serangan terhadap partai, tapi juga terhadap etika politik dan nalar publik,” kata Indra.
Fokus ke Rakyat, Siap Tempuh Jalur Hukum
Dalam sikap resminya, Demokrat NTB menyatakan tetap akan fokus pada agenda pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. Indra menyerukan seluruh kader dan simpatisan untuk tetap solid, tidak terpancing provokasi, serta terus menjaga marwah partai.
Ia juga menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat saat ini tengah mempertimbangkan langkah hukum, jika tudingan tanpa dasar ini terus digulirkan dan merugikan partai secara institusional.
Ajakan untuk Masyarakat NTB
Di bagian akhir pernyataannya, Indra Jaya Usman Putra mengajak seluruh masyarakat NTB untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang berseliweran di ruang publik, terlebih yang tak disertai bukti valid.
“Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang merusak persatuan. Mari kita fokus membangun NTB yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
(HSH)
Redaksi Catatan:
Pernyataan ini merupakan sikap resmi DPD Partai Demokrat NTB dan telah dikonfirmasi kebenarannya melalui kanal resmi partai di media sosial. Tuduhan-tuduhan terkait isu ijazah Jokowi masih menuai pro dan kontra di ranah nasional, namun hingga saat ini belum ada bukti yang mengaitkan Demokrat secara langsung dalam polemik tersebut.
