Medan — Pemerintah pusat menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipersempit sebagai agenda kesehatan semata. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, MBG dirancang sebagai instrumen strategis untuk membangun dan menggerakkan ekosistem ekonomi lokal secara menyeluruh, terutama di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026). Menurutnya, program MBG menjadi titik temu antara kebijakan gizi nasional dan keberpihakan ekonomi kepada petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM pangan di daerah.
“Ini bukan hanya soal kesehatan. Perputaran uang yang sebelumnya tersentralisasi di Jakarta kini didistribusikan langsung ke daerah. Dampaknya nyata: telur, sayur, ikan, dan bahan pangan lokal hidup kembali,” tegas Bima.
Bima memaparkan, saat ini penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 60 juta jiwa, dengan target tuntas 80–82 juta penerima hingga akhir tahun 2026. Jika seluruh dapur MBG beroperasi optimal, potensi penyerapan tenaga kerja formal diperkirakan mencapai 5 juta orang, mulai dari sektor produksi pangan hingga pengelolaan dapur.
Fakta ini sekaligus menjawab kritik publik terkait besarnya anggaran MBG. Pemerintah menilai anggaran tersebut bukan beban, melainkan stimulus ekonomi langsung yang mengalir ke lapisan masyarakat bawah dan menghidupkan UMKM daerah.
Dana yang bersumber dari APBN kini diwujudkan dalam bentuk dapur-dapur produksi di daerah, bukan berhenti di pusat. Dengan demikian, daerah tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan bagian aktif dari rantai produksi nasional.
Meski demikian, Wamendagri secara terbuka mengakui masih adanya persoalan ketidaksiapan suplai bahan baku di sejumlah daerah. Beberapa dapur telah beroperasi, namun bahan pangan masih didatangkan dari luar wilayah, sehingga manfaat ekonomi lokal belum maksimal.
“Penerimanya sudah banyak, dapurnya sudah ada, tapi suplai belum siap. Ini yang kita benahi. Kami terus tukar data dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan supplier lokal benar-benar tersedia,” ujar Bima.
Ia menegaskan, daerah tidak boleh hanya menjadi konsumen program pusat. Pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan bahan baku lokal agar manfaat MBG dirasakan secara adil oleh masyarakat sekitar.
Selain dampak ekonomi, MBG juga diproyeksikan mampu menekan inflasi daerah melalui pemangkasan rantai distribusi pangan. Dengan bahan baku yang bersumber dari wilayah sekitar dapur, biaya logistik dapat ditekan dan harga lebih stabil.
Di sisi lain, Bima mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap aspek higienitas dan pengelolaan limbah dapur. Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan di daerah untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi demi mencapai target zero accident dalam pelaksanaan MBG.
Peresmian dapur SPPG di Medan turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta unsur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan penguatan suplai lokal dan pengawasan yang konsisten, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan hanya program populis, melainkan kebijakan struktural yang bertujuan menegakkan keadilan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat daerah.
HSH
