Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan inflasi nasional Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year on year sebesar 3,55 persen, sedikit di atas target nasional, namun dinilai tidak mencerminkan tekanan harga riil di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Mendagri menjelaskan, inflasi year on year Januari 2026 didominasi oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,72 persen. Kenaikan terbesar berasal dari tarif listrik sebesar 1,49 persen, yang disebabkan oleh berakhirnya subsidi listrik pada Januari 2026.
“Bukan kenaikan harga yang nyata, melainkan efek perbandingan karena Januari 2025 masih disubsidi 50 persen,” tegasnya.
Untuk melihat kondisi ekonomi yang lebih aktual, Mendagri menyoroti inflasi month to month. Berdasarkan data BPS, Januari 2026 justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi dengan angka minus 0,30 persen.
“Ini sinyal positif. Harga pangan dan jasa yang sempat naik saat Natal dan Tahun Baru kini kembali turun,” ujar Tito Karnavian.
Meski inflasi nasional relatif stabil, Mendagri tetap meminta pemerintah daerah yang inflasinya tinggi agar meningkatkan langkah pengendalian, terutama terhadap komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan cadangan logistik, khususnya bagi daerah rawan bencana, guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga.
“Daerah harus punya cadangan dan kemampuan produksi mandiri, minimal untuk kebutuhan tiga bulan,” pungkasnya.
Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah se-Indonesia dan menghadirkan narasumber dari BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian PKP, serta Kantor Staf Presiden.
(red)
