Jakarta — Pemerintah bersiap mengakselerasi salah satu program unggulan Presiden: pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Dalam rapat strategis yang digelar di Jakarta, Jumat (1/8/2025), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu langsung dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna memfinalisasi arsitektur sistem pembiayaan dan pelaksanaan program perumahan nasional.
Dalam pertemuan itu, Wamen Fahri menyampaikan urgensi menjaga harmoni antara janji Presiden dan kenyataan di lapangan. “Rakyat tidak butuh retorika. Mereka butuh rumah yang bisa ditempati. Program 3 juta rumah adalah simbol nyata komitmen Presiden, dan kita semua wajib menjaganya,” tegas Fahri.
Rumah Layak Tak Harus Baru
Diskusi meluas hingga menyentuh isu backlog perumahan, yang kini dipetakan lebih akurat berkat data BPS. Diketahui, lebih dari 15 juta keluarga di Indonesia belum memiliki tempat tinggal yang layak. Segmentasinya pun beragam, dari yang benar-benar tidak punya rumah, hingga mereka yang terpaksa menumpang atau tinggal di hunian tak layak.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah menyiapkan strategi diferensiatif. Di perdesaan, fokus akan diberikan pada program renovasi rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Tak semua rakyat butuh rumah baru. Banyak yang hanya ingin tempat tinggalnya diperbaiki agar lebih manusiawi,” ujar Fahri.
Dalam konteks ini, koperasi lokal akan dilibatkan sebagai motor distribusi material bangunan. Koperasi Merah Putih, misalnya, akan memainkan peran penting untuk memastikan distribusi berjalan transparan, cepat, dan berdampak ekonomi di tingkat bawah.
Rumah Vertikal untuk Kota, Subsidi Tanah Jadi Kunci
Sementara itu, di kawasan perkotaan, pendekatan berbasis pasar akan tetap diutamakan—namun dengan intervensi strategis negara dalam bentuk subsidi tanah. “Jika tanahnya disubsidi, harga rumah bisa ditekan drastis. Ini bukan sekadar wacana, tapi langkah konkret,” ucap Fahri.
Langkah ini juga disertai gagasan besar untuk mentransformasi Perum Perumnas menjadi off-taker perumahan rakyat, layaknya Bulog di sektor pangan. Menurut Fahri, keberadaan pasar sudah pasti dengan 15 juta keluarga yang menanti, sehingga tinggal menyiapkan institusi negara yang bisa bergerak cepat.
Kawasan Pesisir Masuk Radar, Potensi Dana Miliaran Dolar
Tak hanya daratan, kawasan pesisir pun tak luput dari perhatian. Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengonfirmasi bahwa 1.300 dari hampir 13.000 kawasan pesisir menjadi target penanganan awal. Pendekatan yang diusulkan adalah kombinasi antara KPBU dan pembiayaan multilateral dari MDB yang bisa mencapai 4,5 miliar dolar AS.
“Kami akan sinkronkan semua pendekatan ini dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden. Data, wilayah, dan kebutuhan lokal akan menjadi acuan utama,” kata Rachmat.
Dorong Ekonomi, Tingkatkan Martabat
Program 3 juta rumah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tapi juga penggerak ekonomi. Dengan skema yang terintegrasi antara rumah tapak, rumah susun, hingga renovasi pesisir, diharapkan kontribusi sektor ini terhadap PDB bisa mencapai 1,3 persen, mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Dengan desain sistem yang semakin matang dan sinergi lintas kementerian yang solid, pembangunan 3 juta rumah bukan lagi sekadar janji kampanye—melainkan mimpi yang sebentar lagi menjadi kenyataan.
(HSH)
