Lombok Utara — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB untuk segera melakukan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta perbaikan fasilitas MCK bagi warga miskin ekstrem di wilayah pesisir Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (08/01/2026).
Instruksi tersebut disampaikan langsung Gubernur Iqbal saat turun meninjau kondisi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Ia menegaskan bahwa hunian merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda penanganannya.
“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan warga.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan yang mereka alami. Ia menekankan bahwa persoalan hunian layak dan lingkungan sehat menjadi prioritas utama pemerintah provinsi agar masyarakat dapat hidup lebih aman dan bermartabat.
Selain kondisi rumah, Gubernur Iqbal juga menyoroti fasilitas MCK umum yang dinilai masih bermasalah. Menurutnya, persoalan utama bukan pada jumlah, melainkan pada kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak digunakan.
Tak hanya meninjau infrastruktur, Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri menyapa para nelayan Desa Malaka. Dalam dialog tersebut, nelayan mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM jenis solar untuk melaut akibat kewajiban pengurusan barcode yang memakan waktu hingga satu pekan, sementara aktivitas melaut dilakukan setiap hari.
Kehadiran orang nomor satu di NTB itu disambut antusias masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian langsung dari pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun,” ungkapnya.
Gubernur Iqbal juga menyapa para ibu yang sedang mendampingi balita dalam kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun kawasan tersebut berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata berkelas.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukan hanya dijalankan oleh pemerintah provinsi, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping terlatih untuk mengidentifikasi persoalan dasar, menyusun skala prioritas, serta menggali potensi desa.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyampaikan bahwa jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 individu dari 135 kepala keluarga. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan secara optimal agar Desa Malaka dapat keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan, sehingga masyarakat dapat bangkit, mandiri, dan sejahtera.
(HSH)
